PLTR Bantah Lahan Bermasalah di Proyek TPA Batotak

Sangatta — Proyek pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Batotak, Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang didanai pembangunannya senilai Rp26,4 miliar, ternyata belum selesai. Padahal, dalam papan proyek yang dipajang dilokasi, waktu pekerjaan hanya akan berlangsung selama 275 hari kerja. Dimana penandatanganan kontrak pekerjaan dilakukan dengan kontraktor PT Wika Yasin dilakukan tanggal 9 Juni tahun 2011 lalu.
Beredar kabar yang menyebutkan bahwa, proyek belum dapat diteruskan karena ada tanah bermasalah dalam lokasi proyek. Namun  saat hal tersebut dikonfirmasi pada Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Ardiansyah, yang melakukan pembebasan lahan di lokasi TPA tersebut mengatakan tak ada masalah. “Memang ada klaim dari seseorang, tapi tak ada dasar sebagai bukti kepemilikan lahan di lokasi tersebut.  Pernah ingin minta uang, tapi kami tak kasi, makanya mereka melakukan klaim kalau lokasi itu miliknya. Itu sebabnya, kami serahkan masalah ini ke pihak desa yang mengeluarkan surat bukti tanah yang jadi dasar pembayaran pada pemilik lahan saat pembebasan lahan lalu,” jelas Ardiansyah.

Karena ada klaim itu, maka proyek dihentikan sementara pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Memang saya dengar dihentikan karena ada klaim. Tapi sebenarnya tidak ada dasar dari klaim tanah itu,” terangnya.

Ardiansyah kemudian menambahkan, lokasi tambahan  untuk TPA  hanya 4 hektar. Sementara lokasi lama yang telah lama digunakan ada 8 hektar. Sehingga lokasi  proyek TPA yang akan dikerjakan jadinya 12 hektar. “Bagi kami semuanya sudah beres, tapi kalau ada yang klaim itu lain cerita. Karena kami melakukan pembebasan lahan berdasarkan bukti surat,” sebut Ardiansyah.

Seperti diketahui, kondisi TPA di Batotak, Sangatta Utara saat ini sangat tidak layak. Bahkan, sampah  kini meluber hingga ke jalan Negara. Hal itu berakibat truck pengangkut sampah  kesulitan masuk ke lokasi TPA.  Untuk itu Pemkab membangun TPA baru yang lebih modern dan rama lingkungan. TPA yang akan dibangun baru tersebut  akan disesuaikan dengan  TPA berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah pusat yang menerapkan sistem pengelolaan ramah lingkungan (Sanitarilandfiil).(GWP)

Leave A Comment

*