Insentif PNS Kutim Dinilai Terendah

SANGATTA,GWP (11/6) -Masalah insentif PNS Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Pemkab Kutim, pasalnya dengan APBD terbilang besar se Kaltim ternyata uang perangsang kinerja pegawai, tergolong terendah  dari seluruh Pemkab dan Pemkot se Kaltim.

Kepala Bidang Penelitian pada Badiklat Kutim Ahmad Jayadi mengatakan,  insentif pegawai ini jadi  objek penelitian tahun ini karena ini memang satu fenomena yang cukup unik di Kaltim. Dimana, di daerah lain, bahkan  dengan APBD  lebih kecil dari Kutim,  mampu memberikan insentif bagi pegawai lebih besar. Sementara Kutim, APBD nya besar, tapi tak  pernah menaikkan insentif pegawai dalam kurun waktu 10 tahun sedangkan biaya hidup bagi PNS di Kutim cukup tinggi. “Kami belum tahu hasil  dari penelitian ini.  Tapi tentu, hasilnya ini  akan disampaikan  ke Pemerintah termasuk Badan Perencanaan Pembangunan untuk dijadikan sebagai  bahan masukan  sebagai dasar kebijakan perencanaan terkait dengan insentif pegawai nantinya,” katanya.

Mantan Kabid Mutasi BKD Kutim ini menyebutkan, secara terbuka antara pemberian insentif yang memadai akan berdampak langsung terhadap kinerja, produktivitas serta pelayanan publik termasuk tindakan penyimpangan APBD.

Sementara sejumlah warga masyarakat menilai pelayanan publik oleh aparat Pemkab Kutim rendah, bahkan ada pegawai yang masuk kerja tidak tepat waktu bahkan tidak jelas keberadaannya meski dihubungi. “Sebagai warga masyarakat kami kerap kesulitan, karena kerap kali pegawai atau pejabat Pemkab Kutim tidak jelas jam masuknya,” kata Rahman – salah seorang warga asal pedalaman Kutim ketika dijumpai di kantor bupati belum lama ini.

Sementara berdasarkan informasi dari PNS yang tak mau disebutkan namanya, untuk PNS dengan status staf, masih menerima insentif Rp750 ribu sedangkan pejabat eselan II tertinggi hanya Rp 2,8 juta. Insentif tertinggi di Kutim ini konon jika dibandingkan dengan Pemkot Samarinda, hampir setara dengan pegawai golongan dua. “Tak heran beberapa waktu lalu, Pemkot Samarinda dan Kaltim membatasi bahkan menutup kran menerima pegawai pindahan dari Pemkab Kutai Timur,” kata pegawai tadi.(GWP-1)

Leave A Comment

*